Oleh: AliGoik
logikaIndonesia.Com – Peringatan Agustusan selalu datang dengan wajah yang sama: semarak, penuh warna, dan riuh. Di sudut-sudut desa hingga kota, bendera Merah Putih berkibar di setiap sudut jalan. Umbul-umbul dipasang, panggung rakyat didirikan, dan berbagai perlombaan disiapkan demi menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
Namun, di balik riuhnya derap langkah pasukan pengibar bendera dan gelak tawa warga yang mengikuti lomba balap karung, ada tradisi tahunan lain yang kerap berlangsung diam-diam di meja-meja birokrasi lokal: pengajuan proposal dan permohonan sumbangan.
Di sebuah kantor kecamatan, suasana sibuk terasa sejak pagi. Di atas meja kerja seorang Camat, menumpuk berkas rencana kegiatan HUT RI ke-81. Di sudut ruangan, sebuah papan bertuliskan “Posko Donasi HUT RI Kecamatan” berdiri anggun. Seorang warga atau pelaku usaha lokal tampak menyerahkan sebuah amplop cokelat bertuliskan “Sumbangan Sukarela” kepada sang Camat.
Pemandangan ini tampak karib dan biasa. Namun, di balik senyum ramah dan jabat tangan hangat itu, menyelinap sebuah pertanyaan hukum dan etika yang mendasar Bolehkah seorang Camat meminta atau menerima sumbangan untuk peringatan hari kemerdekaan?
Garis Tipis Antara Partisipasi dan Intervensi
Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus pimpinan wilayah administratif, Camat memegang peranan ganda. Di satu sisi, ia adalah pamong yang bertugas mengayomi dan menghidupkan semangat gotong royong warga. Di sisi lain, ia adalah pejabat publik yang terikat erat oleh aturan tata kelola pemerintahan yang ketat.
Secara aturan, kegiatan peringatan hari besar nasional di tingkat kecamatan idealnya telah diakomodasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, realitas di lapangan kerap berbicara lain. Alokasi anggaran pemerintah sering kali terbatas dan tak cukup untuk membiayai seluruh rangkaian panggung rakyat atau pesta olahraga antar-desa atau kelurahan.
Di sinilah partisipasi masyarakat dan pihak ketiga masuk. Secara garis besar, penggalangan dana dari luar APBD diperbolehkan, tetapi dengan syarat yang sangat amat ketat.
”Kuncinya ada pada kata sukarela,” ujar seorang pengamat hukum. Partisipasi warga atau pengusaha lokal boleh diterima jika ditempatkan sebagai bentuk sponsor atau donasi murni tanpa ada relasi kuasa yang menekan.
Kapan “Partisipasi” Berubah Menjadi “Pungli”?
Bagi seorang pengusaha lokal atau warga biasa, ketika lembaran proposal berstempel resmi kecamatan datang ke meja mereka, batas antara “sukarela” dan “kewajiban” sering kali mengabur. Ada rasa segan, bahkan kekhawatiran terselubung: Apakah urusan perizinan atau administrasi saya di kecamatan akan dipersulit jika saya tidak memberi sumbangan?
Ketika ketakutan itu muncul, fungsi partisipasi telah bergeser menjadi Pungutan Liar (Pungli) atau bahkan gratifikasi.
Ada kriteria rinci yang membedakan mana penggalangan dana yang sah dan mana yang melanggar hukum:
Patokan Nominal: Jika panitia kecamatan menentukan besaran iuran minimal atau mematok angka tertentu kepada pemilik usaha maupun Lurah atau Kepala Desa, tindakan tersebut sudah masuk kategori pelanggaran.
Unsur Pemaksaan: Adanya ancaman penundaan layanan publik atau tekanan psikologis secara langsung maupun tidak langsung menjadikan penarikan dana tersebut ilegal.
Akuntabilitas dan Transparansi: Sumbangan wajib dikelola oleh Panitia HUT RI yang dibentuk resmi melalui Surat Keputusan (SK) Camat, lengkap dengan pembukuan terbuka dan laporan pertanggungjawaban publik. Dana tersebut harus diharamkan masuk ke rekening pribadi pejabat.
Menjaga Kesucian Makna Kemerdekaan
Hari Kemerdekaan pada hakikatnya adalah perayaan kebebasan dan rasa syukur bersama, bukan beban finansial tambahan yang menggelayuti warga maupun pelaku usaha di daerah.
Gotong royong adalah ruh bangsa ini, dan menyumbang untuk kemeriahan perayaan republik adalah tindakan mulia. Namun, kejujuran dan kepatuhan pada aturan di tingkat birokrasi adalah fondasi dari kemerdekaan itu sendiri.
Bolehkah Camat mengajak warga berpartisipasi? Boleh. Namun, ajakan itu harus disampaikan dengan porsi yang tepat: sebagai undangan terbuka untuk bergotong royong, tanpa patokan harga, tanpa paksaan, dan yang paling penting tanpa mengorbankan integritas pelayanan publik.
Sebab, apalah arti meriahnya panggung kemerdekaan di tingkat kecamatan, jika di baliknya ada rasa tertekan yang mencoreng arti kebebasan itu sendiri?
