Oleh M.Yasin
LogikaIndonesia.Com – Dualisme kepengurusan dalam organisasi profesi selalu menghadirkan persoalan serius, bukan hanya bagi internal organisasi, tetapi juga bagi legitimasi kelembagaan di hadapan negara dan masyarakat. Ketika konflik itu terjadi di tubuh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dampaknya menjadi jauh lebih luas karena menyangkut marwah organisasi profesi guru terbesar di Indonesia.
Putusan Penting PT TUN Jakarta
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 66/B/TF/2026/PT.TUN.JKT tanggal 4 Mei 2026 menjadi titik penting dalam perjalanan panjang sengketa kepengurusan PB PGRI. Putusan ini bukan sekadar kemenangan administratif salah satu pihak, melainkan penegasan bahwa kehidupan organisasi kemasyarakatan harus tunduk pada prinsip legalitas, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap mekanisme konstitusional internal organisasi.
Majelis hakim melalui putusannya memberikan koreksi terhadap tindakan administratif negara terkait pencatatan perubahan kepengurusan hasil pertemuan 7–8 Maret 2024. Dalam pertimbangannya, pengadilan menilai terdapat cacat administratif yang mendasar sehingga pencatatan tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dicoret dari administrasi badan hukum.
Pada saat yang sama, putusan ini memperkuat kedudukan hukum kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa Surabaya 10 November 2023 di bawah kepemimpinan Drs. H. Teguh Sumarno, M.M. Secara administratif, kepengurusan inilah yang memperoleh legitimasi formal sampai terdapat putusan hukum lain yang menyatakan sebaliknya.
Makna Strategis Putusan
Makna penting dari putusan ini tidak berhenti pada soal siapa yang berhak menandatangani surat atau menggunakan atribut organisasi. Lebih dari itu, putusan ini menegaskan bahwa organisasi profesi tidak boleh dikelola melalui pendekatan kekuasaan, manuver politik, ataupun legitimasi semu yang mengabaikan aturan dasar organisasi.
Dalam negara hukum, legalitas organisasi tidak lahir dari klaim sepihak, dukungan massa, atau pengaruh politik tertentu. Legalitas lahir dari kepatuhan terhadap konstitusi organisasi dan pengakuan hukum yang sah melalui prosedur yang benar.
Momentum Rekonsiliasi
Karena itu, semua pihak semestinya menerima putusan ini sebagai momentum rekonsiliasi, bukan memperpanjang konflik. Organisasi sebesar PGRI terlalu penting untuk terus-menerus diseret dalam pertarungan legitimasi yang melelahkan.
Di tengah tantangan besar dunia pendidikan nasional mulai dari kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru, transformasi digital pendidikan, hingga kesenjangan akses antarwilayah energi organisasi semestinya diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan guru dan mutu pendidikan nasional, bukan habis terkuras dalam sengketa internal.
Mengembalikan Marwah PGRI
PGRI sejak awal didirikan sebagai rumah besar perjuangan guru Indonesia. Organisasi ini lahir dari semangat pengabdian, persatuan, dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Nilai historis itu tidak boleh terciderai oleh perebutan kepentingan yang justru menjauhkan organisasi dari misi utamanya.
Putusan PT TUN Jakarta seharusnya menjadi akhir dari babak panjang dualisme ini. Seluruh elemen organisasi perlu menempatkan hukum sebagai panglima, menghormati putusan pengadilan, dan bersama-sama memulihkan marwah PGRI sebagai organisasi profesi yang bermartabat.
Bangsa ini membutuhkan PGRI yang kuat, bersatu, dan fokus pada perjuangan pendidikan. Guru Indonesia membutuhkan organisasi yang hadir sebagai pelindung profesi, penggerak perubahan, dan penjaga masa depan pendidikan nasional.
Kini, pilihan ada di tangan seluruh insan PGRI: melanjutkan konflik yang melelahkan, atau menutup lembaran perpecahan untuk kembali meneguhkan PGRI sebagai kekuatan moral pendidikan Indonesia.
(Penulis adalah pengamat dan praktisi pendidikan)
