LogikaIndonesia.Com – Selasa sore (13/10/2026) di halaman Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Selatan mendadak mencekam. Riuh seruan aspirasi dari ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Palembang pecah menjadi bentrokan yang tak terelakkan.
Ketika debu dan benturan mereda, jejak kelam menyisakan duka bagi banyak pihak. Enam mahasiswa terkapar akibat luka-luka. Tak hanya itu, dua jurnalis media lokal yang tengah memegang kamera dan membawa catatan untuk mengabarkan kebenaran, justru turut menjadi korban pengeroyokan saat menjalankan tugas jurnalistiknya. Dari kubu pengaman, sejumlah personel kepolisian pun tak luput dari cedera.
Kericuhan yang memakan korban dari berbagai belahan pihak ini menyentak nurani publik. Tragedi di jantung markas kepolisian tersebut menuai keprihatinan mendalam dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPW PGK) Sumatera Selatan, Firdaus Hasbullah, S.H., M.H.
Mendorong Keadilan Tanpa Pandang Bulu
Bagi Firdaus, peristiwa yang melukai mahasiswa, jurnalis, hingga aparat keamanan ini bukanlah sekadar peristiwa berlalu yang bisa diuapkan begitu saja. Ada harga keadilan dan transparansi yang harus dibayar tuntas.
“Kami menyayangkan terjadinya insiden kekerasan yang mengakibatkan korban dari berbagai pihak. Kami mendorong agar peristiwa ini diusut secara menyeluruh dan tidak ada pihak yang ditempatkan di atas hukum,” tegas Firdaus saat memberikan pernyataan.
Ia menegaskan, penegakan hukum wajib berdiri tegak tanpa tebang pilih. Jika terdapat dugaan pelanggaran hukum—termasuk apabila mengarah pada oknum anggota kepolisian—prosesnya harus diuji secara objektif, transparan, dan profesional berdasarkan fakta serta bukti di lapangan, bukan atas dasar tekanan politik maupun kepentingan sepihak.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya tajam kepada satu pihak, tetapi tumpul kepada pihak lain. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tambahnya.
Menjaga “Mitra Kritis” dan Kemerdekaan Pers
Di mata Firdaus, mahasiswa adalah nyawa dari kontrol sosial. Mereka bukan sekadar kerumunan yang membawa suara sumbang atau bentakan di jalanan, melainkan kekuatan moral dan intelektual bangsa. Oleh karena itu, mimbar bebas mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi harus tetap dihormati selama bergerak dalam koridor hukum.
“PGK Sumatera Selatan memberikan dukungan moral kepada kawan-kawan mahasiswa Aliansi Cipayung Plus Palembang. Kami memandang mahasiswa sebagai mitra kritis dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya. Meski begitu, ia juga mengingatkan bahwa dukungan terhadap perjuangan mahasiswa bukan berarti membenarkan tindakan apa pun yang menabrak aturan hukum.
Secara khusus, Firdaus memberikan sorotan tajam pada nasib dua jurnalis yang menjadi korban pengeroyokan saat peliputan. Bagi sebuah negara demokrasi, intimidasi dan kekerasan terhadap pekerja pers adalah ancaman nyata bagi kebebasan informasi.
Para jurnalis yang terluka, menurutnya, harus mendapatkan perlindungan menyeluruh, penanganan medis yang layak, serta kepastian proses hukum bagi para pelaku kekerasan. Kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh lagi dipandang sebagai sekadar “risiko lapangan” yang disepelekan.
Merawat Demokrasi, Menolak Provokasi
Guna mencegah bara bentrokan meluas menjadi konflik yang berkepanjangan, Firdaus mengimbau seluruh elemen—baik mahasiswa, aparat penegak hukum, maupun masyarakat luas—untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya.
Penanganan peristiwa ini butuh keterbukaan dan keberanian untuk mengungkap kebenaran materiil secara utuh. Kronologi kejadian, dugaan pembubaran paksa, hingga identifikasi pelaku kekerasan harus dibuka terang benderang kepada publik.
“Demokrasi membutuhkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran, sedangkan negara hukum membutuhkan keberanian untuk menegakkan keadilan. Kami berdiri bersama nilai-nilai tersebut,” tutup Firdaus.
