“Adalah mustahil mantan Wali Kota Palembang bertindak sendiri.” Kalimat ini bergema di kalangan warga, menyusul penetapan Harnojoyo sebagai tersangka dalam perkara penghapusan Pasar Cinde. Di balik bangunan yang telah dibongkar, tersimpan jejak kekuasaan, kebijakan, dan—mungkin—korupsi yang sistemik.
Pasar Cinde: Dari Simbol Heritage Menjadi Titik Konflik
Pasar Cinde bukan sekadar tempat jual beli. Ia adalah simbol sejarah kota Palembang—tulang punggung aktivitas ekonomi rakyat dan lanskap budaya yang tidak ternilai. Ketika pasar ini dikosongkan dan diratakan demi pembangunan Pasar Cinde Modern, publik bertanya: keputusan siapa ini sebenarnya?
Penghapusan aset milik daerah tidak bisa dilakukan secara sepihak. Berdasarkan prosedur, penghapusan tersebut harus mendapat persetujuan DPRD Kota Palembang, disertai kajian dan dokumen yang valid. Lalu bagaimana mungkin proses ini dapat berjalan tanpa sorotan?
“Kita bicara aset strategis, bukan sekadar lapak. Ada mekanisme dan persetujuan yang seharusnya dilalui.” — Pengamat Tata Kelola Kota
Diskon BPHTB: Insentif Investasi atau Celah Kebijakan?
Diskon Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diberikan kepada PT Magna Beatum menjadi sorotan tersendiri. Keputusan ini menimbulkan dugaan: apakah insentif tersebut dilakukan sesuai SOP di Dispenda atau Bappenda?
Tanpa transparansi mengenai siapa yang menandatangani, atas pertimbangan apa, dan bagaimana proses itu berlangsung, kebijakan ini rentan dimanfaatkan oleh oknum yang berkepentingan.
“Kebijakan fiskal daerah harus akuntabel, bukan ruang abu-abu untuk negosiasi politik atau bisnis.” — Aktivis Transparansi Publik
Siapa Saja yang Terlibat?
Data yang muncul menyebutkan sejumlah pihak dari berbagai instansi ikut terlibat dalam proses pembongkaran dan penghapusan aset. Bukan hanya wali kota, tetapi juga:
– Kabag Hukum – Menyusun kerangka legal penghapusan
– Dinas Pariwisata – Menilai dampak budaya dan pariwisata
– Sekretariat Daerah & Asisten I – Mengkoordinasikan lintas dinas
– Bappenda & BPKAD – Menangani aspek fiskal dan aset
Keterlibatan mereka menegaskan bahwa keputusan ini bukan hasil satu tangan, melainkan sistem yang kemungkinan besar telah disusun bersama.
Aliran Dana dan Dugaan Korupsi
Pernyataan dari Kejati Sumsel bahwa “ada aliran dana ke pihak tertentu” memperkuat dugaan adanya praktik korupsi terorganisir. Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, tapi potensi kejahatan finansial lintas institusi.
Apakah DPRD turut menikmati hasil dari proyek ini? Apakah ada transaksi di balik layar yang memuluskan penghapusan Cinde?
Cinde Gate: Gambaran Buram Tata Kelola Daerah
Kasus ini menempatkan Palembang dalam sorotan nasional sebagai “pusat perkulakan korupsi daerah.” Bukan hanya karena nominal kerugian atau siapa yang terlibat, tapi karena menunjukkan lemahnya kontrol terhadap kekuasaan lokal.
Jika penyidikan tidak tuntas, maka Cinde Gate bisa menjadi preseden buruk—membenarkan bahwa “yang punya kuasa, bisa menghapus sejarah.”
