Di tengah hutan Kalimantan Timur, sebuah mimpi besar sedang dibangun—secara harfiah dan metaforis. Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek senilai Rp466 triliun, digadang-gadang sebagai simbol kemajuan bangsa dan jawaban atas ketimpangan pembangunan. Namun, seiring waktu, mimpi itu tampak semakin kabur, tertutup kabut isu politik, dugaan korupsi, dan keraguan publik.
Dari Simbol Kemajuan ke Beban Negara
Sejak diumumkan, IKN dijanjikan sebagai motor pemerataan ekonomi dan pusat pemerintahan masa depan. Tapi bagi sebagian pengamat, janji itu kini terdengar seperti gema kosong. Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), menyebut proyek ini sebagai salah satu penyebab melemahnya perekonomian nasional.
“Pemindahan Ibu Kota IKN itu jelas impossible,” tegas Anthony dalam sebuah podcast. “Undang-undangnya pun melanggar konstitusi.”
Bukan hanya soal anggaran jumbo yang menguras APBN, Anthony juga menyoroti aroma Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menyelimuti proyek ini. Menurutnya, kebijakan terkait IKN sarat kepentingan kelompok tertentu, jauh dari semangat transparansi dan partisipasi publik.
24 Proyek, Rp8,57 Triliun, dan Bayang-Bayang Kecurangan
Kekhawatiran Anthony bukan tanpa dasar. Indonesia Corruption Watch (ICW) pada pertengahan 2024 merilis temuan yang menguatkan dugaan tersebut. Laporan ICW mencatat 24 proyek di kawasan IKN berpotensi terjadi kecurangan, dengan total anggaran mencapai Rp8,57 triliun. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol yang menjadi tulang punggung akses ke ibu kota baru.
Investor asing pun mulai ragu. Minimnya jaminan bebas korupsi membuat mereka berpikir dua kali untuk menanamkan modal di tanah yang masih dipenuhi pepohonan dan janji.
Di Tengah Hutan, Di Tengah Keraguan
Selain isu hukum dan korupsi, tantangan geografis juga menjadi sorotan. “IKN dibangun di tengah hutan, bagaimana mungkin bisa dihuni dalam lima tahun?” tanya Anthony. Ia membandingkan dengan Kelapa Gading, kawasan di Jakarta yang butuh dua dekade untuk berkembang menjadi layak huni.
Pembangunan hunian, infrastruktur dasar, dan ekosistem sosial bukanlah hal yang bisa disulap dalam waktu singkat. Apalagi jika komitmen pemerintah tidak konsisten dan transparansi menjadi barang langka.
Antara Harapan dan Catatan Kontroversi
Meski kritik bertubi-tubi, Anthony tidak sepenuhnya menutup pintu harapan. Ia menyebut proyek IKN masih bisa berjalan jika pemerintah benar-benar serius dan berkesinambungan dalam membangun. Namun, ia mengingatkan: tanpa komitmen dan keterbukaan, IKN berisiko menjadi proyek mangkrak terbesar dalam sejarah Indonesia.
Dan jika itu terjadi, IKN bukan hanya akan menjadi beban anggaran, tapi juga simbol kegagalan kolektif di mana ambisi besar tenggelam dalam lumpur kepentingan dan ketidakpercayaan.
