Antara Niat Baik, Bangunan Tujuh Lantai, dan Perjuangan Menjaga Warisan Palembang
LogikaIndonesia.Com – Aula Kesdam II/Sriwijaya di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB), Rabu siang (17/12/2025), menjadi saksi pertemuan yang lebih dari sekadar rapat biasa. Di ruang yang berdiri di atas tapak sejarah itu, berjumpa beragam kepentingan: militer, pemerintah daerah, zuriat Kesultanan Palembang Darussalam, sejarawan, budayawan, dan aliansi masyarakat sipil. Semuanya bertemu dalam satu soal masa depan Benteng Kuto Besak.
Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, M.D.A kembali memimpin pertemuan lanjutan bersama Sultan Palembang Darussalam Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jayo Wikramo, RM Fauwaz Diradja SH MKn, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan, Aliansi Masyarakat Penyelamat Cagar Budaya (AMPCB), Aliansi Penyelamat BKB, serta Wali Kota Palembang Drs Ratu Dewa, MSi.
Pertemuan ini merupakan kelanjutan dialog yang telah dimulai sepekan sebelumnya, 10 Desember 2025, menyusul menguatnya penolakan publik terhadap rencana pembangunan gedung baru Rumah Sakit dr AK Gani setinggi tujuh lantai di dalam zona inti BKB. Proyek tersebut direncanakan menggunakan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp53 miliar pada 2026.
Dari Ruang Rapat ke Jantung Benteng
Tak hanya berhenti di meja diskusi, pertemuan berlanjut dengan peninjauan langsung ke dalam benteng. Satu ruangan yang direncanakan menjadi museum ditinjau bersama, sebelum rombongan bergerak ke bastion sebelah kanan BKB yang menghadap Sungai Musi arah yang sejak ratusan tahun lalu menjadi wajah utama Palembang.
Di titik-titik itu, persoalan BKB terasa nyata. Dinding tua, bastion yang mulai rapuh, dan bagian Lawang Borotan yang nyaris roboh menjadi penanda bahwa benteng ini berada dalam kondisi darurat pemeliharaan.
Namun di sisi lain, di dalam kawasan yang sama, rencana bangunan modern menjulang tujuh lantai terus menghantui perbincangan.
Niat Baik Pangdam dan Akses Wisata
Sultan Palembang Darussalam SMB IV mengapresiasi pertemuan lanjutan tersebut. Ia menyebut undangan Pangdam sebagai sinyal niat baik Kodam II/Sriwijaya.
“Tadi Pangdam mengundang untuk merealisasikan rencana kerja sama antara Kodam II Sriwijaya dengan Pemkot Palembang yang sudah berproses. Pangdam juga menyampaikan kepada zuriat Kesultanan dan masyarakat Palembang bahwa Kodam mempunyai niat baik untuk membuka akses ke Benteng Kuto Besak untuk kepentingan kepariwisataan, khusus di bagian depan,” ujar Sultan.
Menurut Sultan, kesepakatan awal juga telah tercapai untuk memelihara BKB secara bersama-sama, sesuatu yang selama ini tersendat oleh persoalan status aset.
“Ini sudah darurat. Kondisi BKB banyak yang perlu direnovasi dan dipelihara. Kodam menyampaikan keterbatasan dana, sementara Pemkot tidak bisa masuk karena BKB bukan aset Pemkot. Dengan adanya MoU, mudah-mudahan BKB bisa terpelihara. Ini penting dan harus segera,” tegasnya.
Revitalisasi Parsial di Tengah Konflik Besar
Namun optimisme itu tidak sepenuhnya menutup konflik utama. Budayawan Palembang sekaligus Ketua Aliansi Penyelamat BKB, Vebri Al Lintani, menegaskan bahwa apa yang dibahas hari ini baru menyentuh permukaan.
“Revitalisasi yang komprehensif belum dilakukan. Ini masih jangka panjang, karena masih ada pembangunan gedung tujuh lantai pengembangan RS dr AK Gani di zona inti BKB oleh pihak Kesdam II Sriwijaya. Itu yang kami protes bersama zuriat Kesultanan dan masyarakat,” katanya.
Vebri menegaskan perjuangan belum selesai.
“Itu terus kami advokasi. Tidak hanya soal gedung tujuh lantai, tapi juga pembangunan-pembangunan lain yang mengancam keutuhan BKB sebagai cagar budaya.”
Menurutnya, relokasi aset-aset di dalam BKB—mulai dari rumah sakit, markas Kesdam, hingga asrama adalah kunci revitalisasi sejati. Namun keputusan itu bukan berada di tangan Pangdam semata.
“Relokasi itu kebijakan jangka panjang dan tidak selesai di tingkat Pangdam. Itu kebijakan pusat. Presiden, Menteri Pertahanan, atau Kementerian Kebudayaan yang harus mencari solusi. Itulah revitalisasi komprehensif,” ujarnya.
Untuk saat ini, kesepakatan baru sebatas pemanfaatan bagian depan BKB untuk pariwisata dan pemeliharaan mendesak, seperti Lawang Borotan yang hampir roboh.
Komitmen Militer dan Dukungan Anggaran
Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis menegaskan komitmennya.
“Insya Allah Benteng Kuto Besak akan kita jaga dan rawat. Besok bisa kita kembangkan sama-sama. Saya berterima kasih kepada Pak Wali Kota,” katanya.
Ia juga menyampaikan rasa syukur atas dukungan anggaran dari Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang.
“Insya Allah bisa terealisasi,” ujarnya singkat.
Pemkot Masuk Benteng, Sejarah Dibuka Perlahan
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebut pertemuan ini sebagai momentum penting.
“Pertemuan ini difasilitasi Pangdam II/Sriwijaya untuk merevitalisasi BKB bagian depan. Tadi kita diskusikan beberapa pengayaan materi yang segera disusun melalui MoU dan PKS. Insya Allah dua minggu ke depan selesai,” katanya.
Bagi Pemkot, akses masuk ke BKB adalah lompatan besar.
“Kita sudah difasilitasi, sudah bisa masuk ke Benteng Kuto Besak ini. Ini keren dan luar biasa dari Pangdam dan jajaran, termasuk dari RS AK Gani,” ujar Ratu Dewa.
Benteng yang Masih Diperebutkan
Pertemuan itu ditutup dengan senyum dan jabat tangan. Namun di luar aula Kesdam, pertanyaan besar tetap menggantung: apakah Benteng Kuto Besak akan benar-benar dipulihkan sebagai warisan sejarah, atau terus dikompromikan oleh kepentingan pembangunan modern?
Bagi zuriat Kesultanan Palembang Darussalam, budayawan, sejarawan, dan masyarakat sipil, BKB bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah simbol kedaulatan, ingatan kolektif, dan martabat kota.
Kesepakatan hari ini mungkin membuka satu pintu kecil akses wisata dan pemeliharaan parsial. Tapi perjuangan mempertahankan Benteng Kuto Besak dari bangunan tujuh lantai dan proyek-proyek lain di jantung sejarah Palembang, jelas belum berakhir.
