Mengingat Luka Lama
LogikaIndonesia.Com – Di sebuah ruang diskusi sederhana, Drs H.Riza Fahlevi M.M mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang dan mantan kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang saat ini menjabat sebagai Fungsional Utama Analis Kebijakan Pendidikan di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, duduk dengan wajah penuh kenangan. Nada suaranya getir, seolah menanggung beban panjang perjalanan dunia pendidikan Indonesia. Ia mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan pendidikan kita tertinggal 128 tahun dari negara-negara maju.
Di Asia, posisi Indonesia hanya berada di peringkat 30-an. Indeks pembangunan manusia pun jauh di bawah Malaysia, Singapura, bahkan Thailand. Pertanyaan retoris pun meluncur dari bibirnya: “Kenapa bisa begini?”
Jawabannya, menurutnya, tidak sesederhana yang dibayangkan. Penyebabnya multi-kompleks. Dari delapan standar nasional pendidikan—mulai dari sarana-prasarana, kompetensi guru, hingga sistem penilaian—sebagian besar belum terpenuhi. Kebijakan sering kali tidak berkelanjutan, terhenti di tengah jalan karena ego sektoral dan pergantian kepemimpinan.
Masa Keemasan Palembang
Kenangan itu membawanya kembali ke era Wali Kota Edi Santana Putra. Saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, ia menyaksikan Palembang giat membangun, bukan hanya fisik, tetapi juga mutu.
Bangunan SMA bertingkat tiga dan SMK 2 senilai Rp50 miliar berdiri megah, menjadi simbol keseriusan pemerintah kota. Namun, yang lebih membekas adalah program Guru Hebat. Pemerintah merekrut siswa-siswa terbaik dari SMA, membiayai mereka kuliah di Universitas Yohanes Surya. Hampir semua meraih IPK mendekati empat. Mereka diproyeksikan untuk melatih generasi muda Palembang agar mampu bersaing di Olimpiade sains.
Sayangnya, setelah kepemimpinan berganti, program itu berhenti. Peraturan daerah yang sudah disusun untuk keberlanjutan tak lagi dijalankan. Proyek non-fisik yang berorientasi pada mutu digantikan dengan pembangunan fasilitas sederhana seperti WC sekolah sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan kepala sekolah tanpa harus menjadi program besar.
Luka Rekrutmen Guru
Cerita berlanjut ke masalah rekrutmen guru. Ia mengingat masa ketika ada program guru bantu. Seleksi dilakukan, tetapi hasilnya sering dimanipulasi. Dari 1.500 kebutuhan guru, hanya 150 yang nilainya di atas standar. Namun demi memenuhi kuota, nilai serendah 2,3 pun diterima.
“Banyak guru bantu itu anak kepala sekolah, keluarga pejabat, bukan karena kompetensi,” ujarnya.
Fenomena itu berulang dalam berbagai skema: K1, K2, K3, hingga P3K. Rekrutmen lebih sering dipengaruhi politik dan kebutuhan administratif daripada kualitas. Ironisnya, lulusan FKIP dengan nilai akademik tinggi justru belum mendapat kesempatan formasi hingga kini.
Mengapa Indeks Kemampuan Akademik (IKA) Siswa Menurun?
Penurunan IKA siswa tidak bisa semata-mata disalahkan kepada siswa. Ada banyak faktor yang berkontribusi, di antaranya:
– Guru dan Kepala Sekolah: Kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru dan kepemimpinan kepala sekolah.
– Pemenuhan 8 Standar Pendidikan: Sarana, kurikulum, tenaga pendidik, serta manajemen sekolah harus sesuai standar.
– Kebijakan Kepala Sekolah: Berdasarkan Permen Nomor 7 Tahun 2025, masa jabatan kepala sekolah idealnya dibatasi. Namun kenyataannya, banyak kepala sekolah menjabat lebih dari 10–15 tahun tanpa rotasi, sehingga motivasi dan inovasi menurun.
Masalah Kepemimpinan Pendidikan
– Kurangnya Rotasi Jabatan: Dahulu, kepala sekolah di Palembang digilir setiap 2–4 tahun. Sistem ini menjaga semangat dan kualitas. Kini, banyak kepala sekolah terlalu lama menjabat sehingga kehilangan dorongan untuk berprestasi.
– Kepala Dinas Non-Pendidikan: Banyak pimpinan dinas pendidikan bukan berasal dari latar belakang sekolah. Akibatnya, pembinaan terhadap guru dan sekolah tidak optimal.
– Politik dalam Pendidikan: Campur tangan politik dalam penempatan pejabat pendidikan membuat kualitas SDM menurun. Pendidikan seharusnya bebas dari kepentingan politik
