LogikaIndonesia.Com – Banjir bandang dan longsor yang meluluhlantakkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan lagi tragedi biasa. Ini bukan sekadar hujan deras, bukan sekadar cuaca ekstrem. Ini adalah puncak dari kerusakan lingkungan yang dibiarkan tanpa rem, bertahun-tahun lamanya dan kini menagih harga yang sangat mahal: nyawa manusia.
Menurut data resmi BNPB hingga 30 November, 442 orang meninggal dunia dan 402 orang masih hilang di tiga provinsi tersebut. Rinciannya
- Aceh: 96 orang tewas
- Sumatera Utara: 217 orang tewas
- Sumatera Barat: 129 orang tewas
Angka ini bukan statistik. Ia adalah tangis keluarga, rumah yang hanyut, masa depan yang hilang. Ketika korban setragis ini berguguran, kita layak bertanya: mengapa pejabat justru sibuk cuci tangan?
Pernyataan Kepala BNPB yang menekankan “cuaca ekstrem” sebagai penyebab utama seolah ingin mengalihkan perhatian publik dari akar persoalan: deforestasi dan alih fungsi lahan yang brutal. Hujan memang turun deras, tetapi hanya hutan yang sehat yang mampu meredam dampaknya. Ketika bukit digunduli, sungai kehilangan penyangga, dan daerah tangkapan air berubah menjadi tambang atau perkebunan raksasa maka bencana tinggal menunggu waktu.
Kementerian Kehutanan pun tak kalah defensif. Pernyataan mereka bahwa “semua sudah sesuai prosedur” justru menimbulkan pertanyaan: prosedur macam apa yang membiarkan kawasan hutan rusak hingga menyumbang ratusan korban jiwa? Prosedur macam apa yang membuat izin pembukaan lahan dan pertambangan diberikan tanpa melihat daya dukung lingkungan? Jika semua sudah sesuai prosedur, mengapa rakyat yang harus mengubur ratusan keluarga mereka?
Di Aceh, pegunungan yang dulu hijau kini tersayat jalan tambang dan pembalakan. Di Sumatera Utara, pembukaan lahan sawit menelan lereng demi lereng. Di Sumatera Barat, pertambangan legal maupun ilegal memperparah longsor yang merenggut nyawa puluhan orang. Bencana di tiga provinsi ini terhubung oleh satu benang merah kerusakan hutan yang sistematis.
Di tengah situasi suram ini, publik berharap pejabat negara jujur. BNPB seharusnya tidak sekadar membaca data cuaca, tetapi berbicara lantang soal penyebab struktural bencana. Kementerian Kehutanan seharusnya tidak lagi menutupi fakta dengan jargon “kelestarian”, padahal kawasan lindung terus terdegradasi.
Editorial ini bukan untuk menyalahkan demi menyalahkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa kejujuran adalah langkah pertama dari penanganan bencana yang bermartabat. Jika pemerintah terus memilih kenyamanan politik ketimbang kebenaran ekologis, maka daftar korban akan terus bertambah, tahun demi tahun.
Alam sudah mengirimkan peringatan paling keras ribuan rumah hancur, ratusan jiwa melayang, ratusan lainnya masih hilang.
Kini saatnya negara berhenti menutup mata.
Karena jika pejabat tetap tuli, maka rakyatlah yang akan kembali menjadi korban.
